Mahasiswa; Gerakan Moral VS Gerakan Politik

Ada sebagian pendukung gerakan moral gerakan mahasiswa yang berperdapat, bahwa peran mahasiswa cukup mengkrititsi dan maksimal mempelopori perubahan tapi tidak akan pernah menuntaskan perubahan itu sendiri. Menurut pendapat ini, pada tahap “penyelesaian”, kekuatan sosial dan politik non mahasiswa yang akan mengambil alihnya. Setelah serah tugas berlangsung, mahasiswa kembali ke kampus untuk “belajar” kembali. Atau dalam bahasa Soe Hok Gie, mahasiswa berperan seperti halnya “cow boy”, datang pada saat ada  penjahat, setelah penjahat berhasil ditumpas sang cow boy kembali ke tempatnya. Argumen seperti ini dapat kita lihat dalam tulisan Arbi Sanit  tentang gerakan mahasiswa:

Perlu dicatat bahwa mahasiswa memang tidak menuntaskan koreksi dan perubahan sosial itu sendiri. Juga perlu diingat bahwa cetusan koreksi serta perubahan, dimasyarakatkan oleh mahasiswa bersama kekuatan masyarakat lainya. Terdapat kerjasama di antara mahasiswa dan  kekuatan sosial lainnya, sejak awal mahasiswa menerima peranannya dalam suatu masalah, sampai pada penyelesainnya. Justru pada tahap penyelesaiannya, kekuatan sosial dan politik non mahasiswa beserta lembaga-lembaga masyarakat yang ada, mengambil alih dan menyelesaikan kegitan yang dirintis oleh mahasiswa tersebut. Dalam hal proses serah tugas  seperti itu telah berlangsung, mahasiswa kembali ketugas utamanya yaitu studi dan mempersiapkan diri untuk memasuki berbagai bidang profesi. Dan berkenaan dengan posisi serta perannya sebagai bagian kaum intelektual, mahasiswa kembali kekegiatan analisa dalam rangka memahami kelanjutan proses kehidupan dan menentukan sikap terhadap proses tersebut.

Sementara pendapat yang menyatakan bahwa gerakan mahasiswa tidak cukup hanya dengan gerakan “moral fosce” harus menjadi gerakan “political fosce”, beragumentasi bahwa mahasiswa tidak hanya cukup mengkritisi dan mempelopori perubahan, tapi juga harus bereperan aktif untuk menuntaskanya. Tujuan apa? Dengan berperan aktif dalam penuntasan perubahan akan dapat  “mengawal” perubahan itu sendiri, sehinga segala idelaisme yang ada dapat diwujudkan. Karena bagaimanapun antara kesadaran mahasiswa dan massa rakyat tetaplah berbeda, harus diakui bahwa kesadaran mahasiswa lebih maju sehingga inisiatif-inisiatif bagi perubahan dan kemenangan yang telah direbut tetaplah diperlukan. Dan bahkan mahasiswa perlu  “mencerdaskan” sektor rakyat lainya dengan memberikan pendidikan ideologi, politik, organisasi, taktik dan strategi perjuangan.
Sebetulnya perdebatan ini akan berakhir ketika kita berangkat dari analisa apa itu negara dimana kita berada saat ini? Negara inilah yang nota bene membentuk satu sistem yang ada saat ini. Dengan analisa ini  diharapkan kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apakah perjuangan cukup dengan perjuangan moral atau harus dengan perjuangan politik?!
Negara memang telah berkembang dari bentuk yang paling sederhana sampai yang modern sampai saat ini, dan perkembangan ini akan terus berlanjut. Pada tahap awal perkembangan manusia, negara tidaklah dikenal. Segala fungsi kerja dalam kehidupan sosial dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat. Tentang hal ini kita bisa mengambil contoh yang terjadi pada suku Bushmen (suku Afrika yang tinggal dibelukar):
Sehubungan dengan Bushmen (suku Afrika yang tinggal di belukar, pentj), Pastur Viktor Ellenberger menuliskan suku ini tidak mengenal kepemilikan pribadi ataupun pengadilan-pengadilan, ataupun otoritas sentral dan lembaga khusus seperti itu. (La fin tragique des Bushmen, hal 70-73; Paris, Amiot-Dumont,1953). Pengarang lain menulis tentang suku yang sama: “Gerombolan, bukan sukunya, adalah lembaga politik yang sebenarnya pada suku Bushmen. Setiap gerombolan memiliki otonomi, menjalankan hidupnya mandiri dari yang lain. Segala urusannya adalah hukum yang diatur oleh pemburu terlatih dan orang tua, orang yang lebih berpengalaman secara umum.” (I. Shapera, The Khoisan Peoples of South Africa, hal 76, George Routledge and Sons, Ltd., 1930.).
Hal serupa juga kita lihat dalam masyarakat Mesopotamia kuno, dimana fungsi aktif dan pasif dijalankan secara kolektif rejim klan totem: Hal yang sama juga terjadi pada rakyat Mesir dan Mesopotamia kuno: “Saat itu keluarga patriarkis dengan otoritas paternal tidak lebih matang daripada pengelompokkan politik tersentral… Kewajiban aktif dan pasif dilakukan secara kolektif dalam rejim klan totem. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam masyarakat ini masih memiliki ciri yang tak dapat dipisahkan. Di sini kita melihat masyarakat komunal dan egaliter, partisipasi dalam totem yang sama, esensi utama dan dasar dari setiap individu untuk menyatukan semuanya, menempatkan semua anggota klan pada dasar yang sama.” (A. Moret dan G. Davy, Des Clans aux Empires, hal 17, La Renaissance du Livre, 1923.).

Kemudian dalam perkembanganya, kerja sosial berkembang dan masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas. Saat itulah negara pertama kali muncul, ketika terjadi pembagian kerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan terbentuknya negara, sejumlah kecil minoritas dari masyarakat mengambil alih peran sosial yang ada. Perkembangan ini makin lama makin rumit sejalan dengan corak perkembangan masyarakat. Dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, negara tidak lebih adalah alat kontrol dari pemilik modal (borjuasi) terhadap kelas-kelas lain. Karena merupakan alat kontrol, maka dibentuklah institusi-institusi seperti birokrasi, tentara, parlemen, lembaga peradilan, yang semuaanya dipilih dari kelas mereka, dapat dikatakan semua lembaga yang ada sudah dikuasai kaum borjuasi.

Jika kita sedikit memikirkan masalah itu tersebut, kita lihat semua orang yang menjalankan peran negara, semua orang yang menjadi bagian aparatur negara, adalah — bagaimanapun juga — anjing penjaga. Polisi khusus dan polisi biasa adalah anjing penjaga, tetapi begitu juga dengan pengumpul pajak, hakim, pesuruh dalam kantor pemerintahan, kernet bus kota, dan lain-lain. Secara garis besar, semua peran dari negara dapat disimpulkan menjadi: pengawasan dan pengontrolan kehidupan masyarakat demi kepentingan kelas penguasa.
Dengan kondisi seperti ini, apa bila kita hubungan dengan perjuangan mahasiswa, dengan perjuangan yang bersifat “moralis”, menyerukan kepada borjuasi yang telah mendominasi segala sektor yang ada akan menjadi absurd belaka. Karena apa? Secara  “naluriah” borjuasi akan tetap mempertahankan keistimewaan yang telah mereka peroleh, mereka akan tetap mempertahankan posisi kelas mereka agar tetap bisa mengontrol semua sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat.
Kalaupun para borjuasi terdesak misalnya dengan tuntutan-tuntutan mahasiswa, perubahan yang ada akan hanya bersifat reformis belaka. Bagaimanapun juga hanya perubahan sistem yang akan dapat mengubah “wajah” negara yang menindas saat ini. Dan ini tentunya harus diperjuangkan secara politik, tidak cukup dengan tuntutan politis tapi diperjuangkan secara moral.

Tujuan gerakan politik adalah jelas, mengganti sistem yang terbukti menindas untuk kemudian digantikan sistem lain. Target perjuangan politik adalah kekuasaan, mengambil alih kontrol negara yang selama ini dipegang penindas. Sedangkan perjungan moral hanyalah meminta “belas kasihan” dari kekuasaan yang menindas agar sadar dengan apa yang dilakukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s